Dikejar Kapolres Cirebon, Debt Collector Lari Terbirit-birit, Sembunyi di Kolong Meja

oleh

Jurnalcirebon.com- Meresahkan masyarakat karena kerap bertindak kasar dan semena-mena kepada korban, seorang debt collector ditangkap polisi, Kamis (5/7).

Pelaku yang diketahui bernama WD (39), warga Desa Surakarta ditangkap langsung oleh Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy saat merampas sepeda motor di Jalan Wahidin, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

Roland yang saat itu berada di tempat kejadian perkara (TKP), melihat pelaku dan temannya, A memepet korban untuk mengambil paksa kunci sepeda motor yang dikendarai korban. Namun, korban melawan dan mempertahankan kunci dan sepeda motornya.

Kapolres pun tak tinggal diam. Ia langsung turun dari mobilnya. Pelaku sempat menantang Kapolres yang mendekatinya. Namun begitu mengetahui berhadapan langsung dengan orang nomor 1 di Polres Cirebon Kota pelaku langsung lari tunggang langgang.

WD tertangkap di kantor tempat kerjanya. Sementara rekannya, A melarikan diri.

“Saya kejar sampai kantornya ternyata dia (WD) sembunyi di bawah meja,” ujarnya saat konferensi pers di Mako Polresta Cirebon, Kamis (5/7).

Roland mengatakan upaya memaksa dan merampas sepeda motor milik korban yang dilakukan WD dan rekannya menyalahi aturan. Dirinya mengaskan, akan terus mengejar dan menangkap pelaku yang meresahkan masyarakat.

Barang bukti sepeda motor Yamaha Fino Nopol E 6864 JH yang disita dari WD pun diamankan di Makopolres Cirebon Kota.

“Kami akan menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan para debt collector ,” tegasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 365 dan atau Pasal 368 KUHPidana dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara.

Sementara itu Praktisi Hukum, Ibnu Saechu, SH mengatakan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector untuk merampas kendaraan bermotor sebagai objek pembiayaan tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

“Penyitaan kendaaan yang lakukan tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum,” tegas Ketua Forum Bela Negara RI Cirebon tersebut.

Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

“Yang dimaksud dengan kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang- undang. Sementara kedudukan Leasing (lembaga pembiayaan) hanyalah pelaku usaha, bukan penegak hukum,” jelas dia.

Dia mengatakan klausula baku seperti Surat Kuasa dari Debitur yang member kuasa kepada Kreditur untuk menarik mobil yang merupakan objek pembiayaan dinyatakan batal demi hukum karena mengandung klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Penyitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum sangat merugikan konsumen,” tandas Ibnu Saechu. (Kang Aye)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *