oleh

Ibnu Saechu : Keterbukaan Informasi Publik Mencegah Korupsi!

Jurnalcirebon.com – Ketua LBH Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik dan Keadilan LP- KPK) Provinsi Jawa Barat, Ibnu Saechu, SH menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan desa.

“Untuk mewujudkan desa yang transparan dibutuhkan keterbukaan informasi,” tegas Ibnu Saechu kepada jurnalcirebon.com, Minggu (18/11/2018).

Dia mengatakan, masyarakat berhak mendapatkan informasi publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dengan menjalankan UU KIP, kata dia, maka akan ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,” ujar Advokat muda tersebut.

Dia pun mengimbau para Kuwu (Kepala Desa) untuk memampang anggaran dan penggunaan dana desa sebagai bentuk transparansi. Mulai dari berapa jumlah dana desa, rencana penggunaan anggaran serta realisasi penggunaan anggaran tersebut.

“Tujuan pemasangan baliho tersebut tak lain agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa,” tandas Saechu. (Kang Aye)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed