oleh

Kasus Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dilaporkan Balik, ini Kata Pengacara

Jurnalcirebon.com – Perjuangan melawan korupsi tidak mudah. Kerap kali harus berhadapan dengan tembok besar. Walau harus menghadapi tantangan yang luar biasa, gerakan melawan korupsi harus terus digelorakan.

“”Perjuangan melawan korupsi resikonya tidak kecil. Resikonya bisa dilaporkan balik. Bahkan bisa saja yang semula pelapor malah jadi tersangka” tegas Ibnu Saechu, praktisi hukum kepada jurnalcirebon.com, Rabu (15/5/2019).

Dia mengatakan kalau dimasa lampau perjuangan merebut kemerdekaan dengan melawan penjajahan dari bangsa-bangsa asing, hari ini perjuangan anak bangsa adalah melawan korupsi.

Menyusul adanya upaya kriminalisasi dan laporan balik terhadap sejumlah pelapor tindak pidana korupsi, Ibnu Saechu justru lebih menyeru agar para pegiat antikorupsi tak mengendurkan perjuangannya. “Perjuangan melawan korupsi memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh menyerah,” seru ketua Forum Bela Negara RI Kabupaten Cirebon tersebut.

Ibnu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masyarakat dapat berpartisipasi untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi korupsi.

“Jika masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi jangan takut untuk menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum,” terang dia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) peran serta masyarakat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk :

Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan

Hak untuk memperoleh pelindungan hukum

Ibnu menjelaskan, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting karena sikap pesimisif dan acuh tak acuh pada perbuatan korupsi, menyebabkan korupsi tumbuh subur.

Karenanya, kata dia partisipasi dalam memberantas kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat karena korupsi patut diapresiasi. Bahkan pemerintah menyiapkan reward dan penghargaan bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi.

“Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar kita,” ujar dia.

Ibnu menambahkan, saat banyak laporan dari masyarakat terkait Dana desa. Selain itu partisipasi masyarakat juga dinilainnya masih minimal, seperti musyawarah desa yang tidak melibatkan warga, APBDesa tidak dipublikasi, Rencana Anggaran Belanja tidak transparan, sebagian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Pelaksana kegiatan umunya hanya melibatkan perangkat desa dan keluarganya.(muamar).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed