oleh

Kuwu Tak Pasang Baliho APBDes, Camat Diminta Tak Rekom Pencairan Dana Desa

Jurnalcirebon.com – Sejumlah warga mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Kaliwedi (FMPK) mendatangi Kantor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Senin (20/5/2019). Mereka menuntut agar Camat tidak mengeluarkan rekomendasikan pencairan dana desa sebelum kuwu (kepala desa) memenuhi persyaratan pencairan Dana desa seperti memasang baliho Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Koordinator FMPK, Turah mengatakan, proses pencairan dana desa tahap I mengharuskan desa menyertakan sejumlah persyaratan untuk pencairan, seperti :

– rekomendasi dari kecamatan;

– menyertakan peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendatan dan belanja desa (APBDes);

– daftar rincian kegiatan

– rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan, dan;

– laporan pertanggungjawaban penggunanaan dana desa tahun sebelumnya;

“Kuwu harus transparan dalam penggunaan Dana Desa. Dan kegiatan yang telah dilakukannya Kuwu diwajibkan memasang Baliho APBDes baik pengalokasiannya, penggunaannya hingga rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa,” kata Turah kepada jurnalcirebon.com.

Kewajiban pemasangan baliho tersebut, kata Turah lebih lanjut, dimaksudkan agar Kuwu tidak bermain-main dalam mengelola dana desa dan sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat.

“Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan berhak pula memantau terhadap pelaksanaannya,” tegas Turah.

Dia menjelaskan, pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali.

“Desa yang kuat adalah desa yang melibatkan seluruh masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Kepala desa wajib melibatkan masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan melalui forum musyawarah desa,” jelas Turah.

Karenanya, tambah dia, jika Kuwu tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa, tidak memampang baliho APBDes yang memuat alokasi, penggunaan hingga rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa.  Pihaknya meminta agar Camat tidak merekomendasi pencairan Dana Desa.

“Kami juga meminta Bupati agar tidak mencairkan Dana Desa bagi desa-desa yang tidak transparan dan tidak melaporkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat,” tandas Turah. (Muamar).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed