PT KAI Diminta Tak Lakukan Penertiban Lahan Tak Bersertifikat

oleh

JURNALCIREBON.COM – Komisi A DPRD Kota Cirebon meminta PT Kereta Api Indonesia  Daerah Operasi (KAI Daop) 3 Cirebon untuk tidak melakukan penertiban lahan yang saat ini ditempati warga dan diklaim milik PT KAI, sepanjang belum ada legalitas alias belum bersertifikat.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengan pendapat dengan PT KAI Daop 3 Cirebon, yang dihadiri Sekretaris Kota Cirebon, H Asep Dedi, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan anggota Komisi A DPDR Kota Cirebon, di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Senin (9/1).

Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah meminta agar PT KAI tidak menertibkan lahan yang ditempati warga.

“Sepanjang PT KAI belum memegang sertifikat kepemilikan tanah tersebut, jangan tertibkan warga yang menempati lahan itu. Apabila lahan tersebut sudah disertifikat dan akan dieksekusi, maka kami siap memfasilitasi KAI untuk meminta kepada warga agar mengosongkan tempat tersebut,” kata Andru, seperti dikutip fajarnews, Senin (9/1).

Ia pun meminta Pemkot proaktif dalam menyelesaikan sengketa lahan yang diklaim milik PT Kai tersebut, karena menyangkut nasib ratusan warga Kota Cirebon.

“Kami meminta Pemkot untuk proaktif, bahkan harus membuat tim dalam membahas aset PT KAI, karena kami selalu mendapatkan tembusan dan keluhan warga soal penertiban aset ini,” kata Andru.

Senada, Sekda Kota Cirebon, H. Asep Dedi mengatakan, perselisihan antara warga dengan PT KAI menyangkut aset tanah, bahkan telah menjadi isu nasional.

“Jadi ini soal hak kepemilikan yang belum jelas hingga saat ini, karena baik warga dan KAI mengklaim aset itu,” kata Asep.

Terkait hal itu, lanjut Asep, pihaknya akan menfasilitasi dan meminta kejelasan terkait aset ini. Menurutnya, pemkot perlu mengetahu secara rinci luas lahan PT KAI yang sudah bersertifikat.

“Kami tetap harus melindungi dan memberikan fasilitas kepada warga dan harus jelas juga duduk persoalannya aset ini seperti apa. Kami juga meminta, agar tanah atau lahan yang sudah dieksekusi dimaksimalkan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Vice Presiden PT KAI Daop III Cirebon, Muhammad Elly mengatakan, seluruh aset KAI merupakan warisan Pemerintah Belanda, sehingga semua lahan itu belum disertifikat. Hal itu karena, untuk membuat sertifikat memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Nah perubahan itu menjadi tanggungjawab KAI untuk optimalkan serta menertibkan secara bertahap, termasuk memilih mana yang lahan yang diprioritaskan untuk disertifikatkan,” kata Elly.

Terkait lahan PT KAI yang ditempati warga ini, menurut dia, ada mekanisme dan aturannya, yakni sewa. Namun, lanjut dia, belakangan ini muncul warga tak mau menyewa, sehingga pihaknya diperintahkan untuk menertibkan wilayah tersebut, dan memulai proses penyertifikatannya.

“Kami tawarkan beberapa opsi, termasuk sewa. Kalau mahal sewa ya mari kita bicarakan bersama, karena ini tanah negara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada BPN Cirebon, Miftah Kusni mengatakan, berdasarkan catatan yang ada di BPN, terkait data kepemilikan yang ada hubungannnya dengan PT KAI, hanya terdapat 12 sertifikat kepemilikan.

Namun, lanjut dia, bentuk kepemilikannya pun masih atas nama Departemen Perhubungan (Dephub) cq PJKA dan memang belum ada peralihan nama hingga saat ini.

“Tugas kami hanya melakukan pencatatan yang diajukan pemohon. Terkait hal lainnya itu bukan kewenangan BPN,” tandasnya. (fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *