Pungli Proyek PTSL di Guwa Lor Terkuak, Bagaimana Modusnya?

84 views

JURNALCIREBON.COM, KALIWEDI – Pungutan liar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi terkuak. Melalui proyek ini pembuatan sertipikat tanah yang semestinya cuma-cuma dikutip mulai dari Rp450 ribu hingga Rp1,2 juta oleh pemerintahan desa setempat.

Besarnya pungutan yang dikenakan kepada setiap pemohon program PTSL Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tentu saja membuat warga merasa keberatan. Apalagi warga mengetahui kalau proyek nasional BPN tersebut gratis.

Sejumlah warga pun kemudian melaporkan kasus ini kepada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Cirebon. Walhasil, petugas berhasil menangkap tangan Am, seorang kadus yang menerima uang muka pendaftaran proyek PTSL sebesar Rp500 ribu dari salah seorang calon pemohon.

Dari penangkapan Am, tim kemudian mengamankan J, bendahara desa Guwa Lor yang mengaku menyetorkan hasil pungli kepada Kuwu HM. Kasus ini pun masih terus dikembangkan pihak kepolisian.

Informasi yang berhasil dihimpun, modus yang digunakan oknum kuwu dan perangkat desa adalah dengan memungut biaya sebesar Rp450 ribu bagi setiap warga yang mendaftar proyek PTSL dan memungut biaya tambahan bagi warga yang belum memiliki akta jual beli (AJB) sehingga biaya pembuatan sertipikat tanah membengkak hingga mencapai Rp1 juta lebih.

Besarnya pungutan pembuatan sertifikat proyek PTSL tersebut, disosialisasikan Pemdes melalui perangkat desa hingga RW dan RT. Bahkan sempat diumumkan lewat pengeras suara di mushalah-mushalah.

Namun, belakangan setelah kasus pungutan liar proyek pembuatan sertifikat massal PTSL di Desa Guwa Lor, Kantor BPN Kabupaten Cirebon baru menggelar sosialisasi dan penyuluhan PTSL Tahun 2017 pada Kamis (09/02) lalu.

Padahal pelaksanaan proyek PTSL di desa setempat sudah berjalan dan sudah ada lebih dari 500 pemohon yang mendaftar.

Dalam sosialisasinya, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Yos Sudarso jelas-jelas mengatakan dalam proyek PTSL tersebut pembuatan sertipikat kepemilikan tanah baik pribadi, maupun milik tanah kas desa, tidak dikenakan biaya alias cuma-cuma.

Nyatanya, warga desa setempat mengaku dipungut biaya dengan nominal bervariasi mulai dari Rp450 ribu hingga Rp1,2 juta. “Adanya pungutan sebesar itu jelas membuat warga merasa keberatan, apalagi saat ini sedang masa paceklik,” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Dia mengaku heran, kenapa baru sekarang BPN menggelar sosialisasi, padahal, menurutnya, selama ini petugas kantor pertanahan tersebut sudah bolak-balik ke Guwa Lor. “Anehnya kenapa sosialisasi baru digelar setelah ada perangkat yang kena OTT (operasi tangkap tangan) tim saber pungli,” kata dia.

Sementara itu, untuk mengungkap kasus pingli proyek PTSL Guwa Lor, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan. Sejumlah saksi pun akan dimintai keterangan untuk menelusuri aliran dana hasil pungli.

Bahkan, penyidik sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana hasil pungli prona tersebut, termasuk sejumlah dana yang disetorkan Kepada Kuwu melalui bendahara desa.(san)

bpn cirebon guwavlor kaliwedi poles cirebon prona ptsl pungli saber pungli

Posting Terkait