Rakyat Cirebon dan Indramayu Gugat Projek PLTU 2

oleh

Jurnalcirebon.com – Kehadiran PLTU 1 di Cirebon dan Indramayu dinilai telah memberikan dampak serius terhadap lingkungan. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar tak ramah lingkungan mengancam kesehatan warga. Selain itu pencemaran lingkungan di laut mengakibatkan biota laut mati sehingga nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan laut.

Karenanya, adanya rencana mega projek PLTU 2 di Cirebon dan Indramayu mendapat penolakan dari warga setempat. Mereka pun mengajukan gugatan atas izin lingkungan PLTU Indramayu 2 dan PLTU Cirebon 2 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Infromasi yang dihimpun jurnalcirebon.com, petani asal Desa Mekarsasri Indramayu yang tergabung dalam dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU mengajukan PTUN atas rencana projek PLTU 2, Juli lalu. Selain dinilai mencemarkan lingkungan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 juga warga menilai tidak pernah ada sosialisasi ke warga untuk pembangunan PLTU 1 maupun PLTU 2.

Usaha patani asal Desa Mekarsasri pun membuahkan hasil.Majelis Hakim PTUN Bandung pada hari Rabu, 6 Desember 2017 memutuskan mencabut Surat Keputusan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW.

PTUN Bandung menyatakan proyek pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di Desa Mekarsari cacad prosedur dan substansi diantaranya Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin .
Selain itu izin Lingkungan diterbitkan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan tanpa Melibatkan Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak.

Sementara itu, warga Kanci Kulon Kabupaten Cirebon yang juga mengajukan gugatan di PTUN Bandung terkait rencana pembangunan PLTU Cirebon 2 pada Desember 2016. Upaya hukum pertama menolak PLTU 2.Mereka menilai, lokasi PLTU Cirebon 2 melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon. Seharusnya, hanya Kecamatan Astanajapura yang diperuntukkan sebagai lokasi PLTU. Ternyata, AMDAL PLTU Cirebon 2 menyertakan wilayah Kecamatan Mundu.

Selain itu masyarakat Kanci Kulon juga menggugat proses AMDAL yang tidak melibatkan warga. selain itu warga Kanci Kulon merasakan sumber penghidupan mereka menghilang sejak kehadiran PLTU Cirebon 1. Kualitas garam turun dan kian sulit mencari hasil laut.

Dengan dasar pelanggaran RTRW, PTUN Bandung akhirnya memerintahkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat untuk mencabut izin lingkungan bagi PLTU Cirebon 2. Atas keputusan ini, BPMPT selaku tergugat menyatakan banding pada 21 April 2017.

Sementara proses banding berjalan, pada 29 Mei 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat rekomendasi bahwa pembangunan dan operasi PLTU Cirebon 2 sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017. Artinya projek PLTU 2 bisa berlanjut meski tak sesuai RTRW daerah.

Dengan mengacu aturan baru ini, pada 17 Juli, Pemprov Jawa Barat menerbitkan izin lingkungan baru untuk PLTU Cirebon 2. Setelah mengeluarkan izin baru tersebut, BPMPT Jawa Barat menarik permohonan banding di PTTUN melalui PTUN Bandung. PTTUN pun mengabulkan pencabutan banding tersebut pada 16 Agustus.

Dengan izin baru tersebut, PLTU Cirebon 2 pun melanjutkan proses pencairan dana dari para kreditur.
Setelah keluar perizinan baru pada Juli 2017 untuk proyek PLTU Cirebon 2, para nelayan pun kembali menggugat keabsahan izin baru tersebut. Kali ini Wahana Lingkungan Hidup Jawa barat ikut menggugat.

Dwi Sawung aktivis WALHI mengatakan, ada cacat prosedural dalam penerbitan izin baru tersebut. Sebab, izin itu terbit saat proses hukum masih berlangsung. Selain itu, penerbit kedua izin itu adalah lembaga yang sama. (amar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *