oleh

Sejumlah Kuwu Resah ada Rumors Dana Desa Dipotong 10 % untuk Biaya “Pengamanan”

CIREBON, (JCO) – Mulai tahun ini Dana Desa (DD) bakal mengalami peningkatan. untuk mengantisipasi terjadi penyimpangan anggaran, Kepolisian Republik Indonesia melalui babinkamtibmas akan langsung melakukan pengawasan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam MoU Kapolri dengan Mendagri, Mendes PDTT tentang pengawalan dan pengamanan dana desa tahun 2018.

Namun, kurangnya sosialisasi mengenai nota kesepahaman antar lembaga penegak hukum dengan Kementerian Desa tersebut membuat sejumlah kuwu bingung. Bahkan, ada pihak-pihak yang disinyalir memanfaatkan adanya MoU tersebut dengan mengkondisikan para kuwu untuk mengeluarkan sejumlah biaya “pengamanan” untuk aparat kepolisian.

“Bahkan informasi yang santer beredar di kalangan Kuwu, untuk biaya pengamanan kami diminta mengalokasikan 10 persen dari anggaran dana desa,” ujar salah seorang kuwu yang minta dirahasiakan identitasnya.

Keluhan yang sama disampaikan Kuwu lainnya. Mereka mempertanyakan biaya pengamanan yang dimaksud. Karena setahu mereka tugas kepolisian hanya sebatas pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

“Kalau ada penyimpangan baru pihak kepolisian bisa turun untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan memprosesnya secara hukum. Kalau minta jatah anggaran dari dana desa apalagi jumlahnya mencapai 10 persen. Lalu apa bedanya dengan pungli?” kata kuwu lainnya mempertanyakan. (amar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed