oleh

Waduh! Gara-gara Mutasi Jabatan,  Petahana Terancam Gagal Nyalon Bupati

CIREBON, (JCO) – Langkah Sunjaya Purwadisastra, petahana untuk kembali maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon terancam terganjal. Pasalnya, UU 10 tahun 2016 melarang calon petahana untuk melakukan mutasi aparatur sipil negara.

“Calon petahana yang melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai calon kepala daerah akan diganjar pembatalan sebagai calon kepala daerah,” kata Praktisi Hukum, Ibnu Saechu, SH kepada jurnalcirebon.com, Sabtu (27/1/18).

Dia menjelaskan, apabila calon petahana melanggar ketentuan tersebut maka KPU diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon peserta pilkada atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditetapkan sebagai calon.

“Sedangkan petahana yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon dan melakukan mutasi sebelum atau saat menjadi calon maka yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon peserta Pilkada,” jelas Ibnu.

Dia menyebutkan, larangan mutasi Bagi Calon petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

 Ketentuan tersebut, lanjut Ibnu, diperkuat dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Sanksi atas perbuatan mutasi yang dilakukan oleh petahana adalah sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah,” tegas Ibnu Saechu.

Dia menambahkan, sebagaimana Pasal 71 ayat 5 UU 10 Tahun 2016 menyebutkan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Sementara itu, berdasarkan penelusuran jurnalcirebon.com, Kementerian dalam Negeri melayangkan surat  kepada Gubernur Jawa Barat mengenai persetujuan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Desember 2017.

Kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyetujui pengisian jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon. Melalui Surat tertanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon, BKD Provinsi Jawa Barat menyetujui mutasi terhadap 3 orang pejabat tinggi pratama. Sedangkan mutasi pejabat untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon tidak dapat disetujui karena tidak melalui seleksi secara terbuka.

Sedangkan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang disetujui untuk dimutasi terdiri dari pejabat administrator eselon (III) sebanyak 20 orang, pejabat pengawas (eselon IV) sebanyak 73 orang dan pejabat fungsional tertentu sebanyak 78 orang.

Apabila ternyata dalam pelaksanaan mutasi  yang dilakukan Bupati Cirebon pada tanggal 3 Januri 2018 tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta pelantikan pejabat tidak sesuai dengan daftar persetujuan Menteri Dalam Negeri maka segala kebijakan Bupati Cirebon terkait persetujuan tersebut dinyatakan tidak sah.

Tidak hanya itu, calon petahana juga terancam tidak ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah dan dianggap tidak memenuhi syarat. (amar)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed